bukti pemotongan pajak penghasilan. Isi daftar pemotongan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. bukti pemotongan pajak penghasilan

049/ 12. 04. Pilih menu “Lapor”, kemudian pilih layanan “e-Filing”. Wajib pajak menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp100 juta. 03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan. Video. Kewajiban warga negara untuk membayar pajak memang seharusnya disertai bukti pemotongan pajak. Berikut ini 6 manfaat e-Bupot yang dapat wajib pajak rasakan: 1. (3) Bukti Pemotongan tetap dibuat dalam hal: a. Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diwajibkan membuat Bukti. pihak penyewa akan melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar : 2,64% dari peredaran bruto. Itulah penjelasan tentang bukti pemotongan pajak penghasilan dan secara khusus cara membuat bukti potong pph 23/26 yang harus dikelola melalui aplikasi eBupot Unifikasi. Dokumen ini berupa lampiran bukti pemotongan pajak dari pajak yang telah dibayarkan. nama 2. Karena cara penginputan di SPT nya saja sudah berbeda : FINAL. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang. Bukti Potong (Bupot) PPh 23 merupakan bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas hadiah, bunga, deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Namun, jika dikenakan pajak final, dokumen tersebut dapat menjadi bukti pelunasan PPh. 02 a. Masuk Daftar. Pajak UMKM PPh Final 0. Mengenal Pengertian Pajak Penghasilan Final. 1. Formulir 1721 A1 dan/atau 1721 A2 dan/atau bukti pemotongan PPh lainnya, jika Wajib Pajak memiliki kredit pajak. Wajib pajak pernah menyampaikan SPT Masa elektronik yang terdaftar di KPP. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Bayar PPh Pasal 15 dapat melalui OnlinePajak. PPh 25. Dalam Hal Anda bertransaksi dengan WP Badan atau pemotog PPh Pasal 4 ayat (2), maka Anda harus memastikan menerima bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat (2). Tarif PPh Pasal 22. Bukti Pemungutan PPh atas pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan PPh adalah dokumen€berupa formulir Menimbang : a. Bukti pemotongan ini wajib diserahkan oleh pihak yang memotong dan dan memungit pajak penghasilan kepada karyawan. Info Pemotongan PPh Pasal 21. By Dina. Wajib Pajak mengajukan permohonan penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap (tenaga kerja lepas) 4. Artinya, wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari jenis transaksi tersebut, penghasilan yang diterimanya terlebih dahulu. (2) Bukti Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau Bukti Pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diberikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan kepada pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut. 1. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subyek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Salah satunya adalah bukti potong elektronik atau biasa dikenal dengan nama e-bupot. Berikut ini bukti potong yang diperoleh dari beberapa jenis pemotongan pajak, di antaranya: Bupot PPh Pasal 21: Pemotongan ini dilakukan pemberi kerja kepada karyawan maupun non karyawan. Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain; dan: d. Kamu juga bisa mengunggah lampiran dalam bentuk pdf jika ada. Artinya, wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari jenis transaksi tersebut, penghasilan yang diterimanya terlebih dahulu dipotong pajak Pajak. Berikut adalah contoh pengisian bukti potong unifikasi terkait pemotongan PPh 23 atas royalti: Pada bagian fasilitas, pilih ‘Tanpa Fasilitas’. Maka Anda perlu mencari Penghasilan Bruto atau Kotor (sebelum dipotong pajak) dengan rumus. Lalu, pilih menu e-Bupot yang akan kamu buat, apakah e-Bupot PPh 23 atau e. Siapkan bukti potong pajak tadi (1721 A1 atau A2), lalu tambahkan ke daftar tersebut. Pemotong dan/ atau Pemungut Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan. 000 + Rp750. Kotak =>Isi dengan tanda tangan dan stempel perusahaan. 1 : Diisi nomor Bukti Pemotongan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi. Kolom tersebut diisi dengan angka akumulasi jumlah penghasilan neto dari setiap Bukti Potong Pajak 1721. Wajib pajak yang akan melaporkan formulir SPT 1770 SS secara online, perlu menyiapkan akun DJP Online dan dokumen bukti potong. A akan diberi bupot 1721-A1 sebagai bukti pemotongan pajak atas penghasilannya. Reading: e-SPT PPh 21: Dapatkan Aplikasi & Tutorial Penggunaannya di Sini. Adapun untuk jenis PPh Pasal 21 belum dilakukan unifikasi. PPh pasal 21 merupakan salah satu jenis PPh yang paling sering ditemui di masyarakat. 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009). 03/2017Catat tata cara lapor Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahunan pribadi dengan formulir 1770S & 1770 SS tahun 2023 di Djponline. pdf: byte: 6201 kali dilihat. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK. Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pemungutan PPh 21 PPh 22 PPh 23 Bagi Wajib Pajak Berdasarkan PP 46 Tahun 2013: 07/Sep/2015 : Surat Pernyataan Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu: Surat Pernyataan Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013: 07/Sep/2015diberitahukan, dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana mestinya dalam tahun diketahuinya ketidakbenaran dimaksud ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga. Yang perlu diingat, Pemotong Pajak harus membuat dan memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. Format kredit sumber 1721 adalah 1,1 mm (tanggal pemotongan) YY (tahun pajak) nomor seri kartu kredit. Padahal secara riil istri tidak pindah. Misalnya Masa Pajak. Isi Bagian A. Jurnal PPh 21: Ketahui Contoh Pencatatan Transaksi & Pemotongannya. Pada dasarnya, perusahaan akan menyerahkan bukti potong kepada pegawai jauh hari sebelum batas. Bukti Potong PPh 21 adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti adanya pemotongan pajak, yang dalam hal ini adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21). Pemotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyetor Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir c. Lampiran Ukuran; Bukti Potong 4 ayat (2) Sewa tanah dan atau. peraturan direktur jenderal pajak tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi. Secara garis besar jenis bukti potong ini terbagi menjadi dua yakni bupot dari pemotongan pajak penghasilan dan bupot atas pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut PER-23/PJ/2020, bukti potong unifikasi dan SPT Masa PPh unifikasi dapat berbentuk dokumen kertas. Isi setiap jenis bukti potong pajak berbeda-beda. Baca Juga : Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 . Terkait bukti potong pajak, terdapat dasar hukum yang mengaturnya yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. csv dari e-SPT. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 17/PJ/2021TENTANGBENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTANPAJAK, SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURATPEMBERITAHUAN MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAHDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas belanja pemerintah, Instansi Pemerintah harus membuat. Satu bukti potong pajak dari perusahaan lama dan satu lagi bukti potong pajak dari perusahaan baru. Bukti potong atau pungut adalah dokumen berharga untuk setiap wajib pajak. Identitas pada pembuatan bukti potong PPh tersebut berupa: NPWP atau NIK, nama, dan alamat lengkap. Bayar semua jenis pajak. Pajak Penghasilan Pasal 26, mencakup gaji, upah, honorarium untuk wajib pajak luar negeri. 03/2009) 20% x Perkiraan Neto. Seperti diketahui, DJP telah memperkenalkan sistem pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan untuk jenis PPh tertentu melalui e-Bupot Unifikasi dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi. Yang terakhir, pemotong pajak melaporkan pemotongan PPh 23 dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Pemotongan PPh 21 karyawan dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dilakukan. PKP = Rp60. KEENAM: Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; SPT 1770; SPT Tahunan Pembetulan; SPT 1770 S dan SPT 1770 SS yang: menyatakan lebih bayar; disampaikan setelah batas waktu. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan. Bagi mereka yang merupakan ASN, Pemotongan Gaji PNS. = 0,5% x Rp400. Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi; Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan. Suami istri yang keduanya sama-sama bekerja, sekarang sudah bisa menggabungkan laporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) mereka sehingga lebih mudah dan praktis. go. 1 (satu) Masa Pajak. Lampiran Ukuran; Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2). Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang. Diperlukan juga dokumen-dokumen lain sebagai dasar pengisian SPT Tahunan. Perhitungan PPh 21 biasanya dilakukan pada tanggal penggajian. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26; atau d. Guna mempermudah urusan perpajakan wajib. *Bila mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih Pasal 21 di kolom Jenis Pajak. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 1/PJ/2023TENTANGPEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DANPELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENGHASILAN ROYALTIYANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANGMENERAPKAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN MENGGUNAKANNORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETODIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan. Bukti Potong PPh (jika ada) 2. 5%. Lengkapi data dokumen. pdf: byte: 11671 kali dilihat; Aplikasi Perpajakan. 000 – Rp54. 2. SPT Tahunan 1770. Sekilas informasi, PPh pasal 21 adalah salah satu jenis PPh pemotongan/pemungutan (Potput) yang. 000. 3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas imbalan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, distributor MLM, petugas dinas luar asuransi, penjaja barang dagangan, tenaga ahli, anggota dewan komisaris atau. Semua itu tergantung dari jenis transaksi pemotongan pajak penghasilan pada pasal 23 yang dilakukan oleh kantor pusat atau kantor cabang. Sehingga total omzet setahun adalah Rp480. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Lampiran IV. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama. Tetap bukti potong tsb dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak terhutang Tahunan OP seperti halnya Pegawai Tetap. 2. Berikut adaah beberapa di antaranya. terhadap pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya, dibuatkan Bukti Pemotongan Formulir 1721-A2 untuk setiap tahun; c. Bukti potong PPh 23 ini didapat jika wajib pajak memiliki penghasilan dari sewa selain tanah dan. Untuk itu BCA wajib: – memotong Pajak Penghasilan Pasal 15 sebesar 2,64% bersifat final dari jumlah bruto imbalan; – memberikan bukti pemotongan PPh atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada 6. Berkas. *Bila mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih Pasal 21 di kolom Jenis Pajak. Formulir ini mulai berlaku untuk masa pajak November 2009. 7 Tahun. Sebelum melakukan Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Anda, siapkan data-data SPT Tahunan Anda. Isi BAGIAN B. Berikut cara mengisi atau lapor SPT 1770 S: Buka djponline dengan memilih LOGIN pada masukkan NPWP dan kata sandi, masukkan kode keamanan/CAPTCHA, lalu klik "Login". 06) Daftar Bukti PotPut PPh 23 & 26; Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 (f. Peserta kegiatan yang menerima atau. Bukti Potong merupakan dokumen yang digunakan oleh pemotong pajak sebagai bukti yang dapat digunakan secara resmi bahwa pajak penghasilan telah dipotong oleh PKP sebagai pihak yang. Apabila Tn. Bukti penyetoran PPh Final. direktorat jenderal pajak h. Bukti. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dikenakan pada penghasulan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 23 maupun PPh Pasal 4 ayat 2, wajib membuat bukti potong PPh Unifikasi. Wajib Pajak bisa segera meminta ke bendahara jika belum. Akibatnya, pemberi jasa konstruksi tidak mendapatkan bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat 2 walaupun penghasilan atas jasa konstruksi telah dipotong PPh Final Pasal 4 ayat 2 oleh Bendahara. Standardisasi. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang d. Berlaku mulai masa pajak November 2009. Kelebihan pemotongan PPh 21 dikembalikan bersamaan dengan pemberian bukti potong untuk karyawan resign, paling lambat akhir bulan berikutnya (1 bulan) setelah karyawan bersangkutan berhenti bekerja dari perusahaan. Pembayaran pajak. Bukti potong pajak perusahaan digunakan sebagai pengurang pajak terutang untuk penghasilan yang dikenakan pajak normal. Bukti potong atau biasanya disebut bupot adalah formulir atau dokumen lain yang dibuat dan digunakan oleh pemotong pajak dalam hal ini perusahaan sebagai bukti pemotongan. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 e. Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. 3 mm. Dalam fitur tersebut, sudah tersedia dokumen bupot SPT 1721 A2. Masuk ke lampiran II 1770S-II Bagian [email protected] menjelaskan pemberi kerja berkewajiban memberikan bukti potong pajak kepada pekerjanya. 000. id. Aplikasi ini digunakan pemotong pajak berstatus pengusaha kena pajak (PKP) untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 23/26 dan unifikasi secara elektronik. Isi identitas penandatangan bukti potong yang berisi (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP, nama, bertindak sebagai pengurus atau kuasa Wajib Pajak dan ceklis status aktif. 000. a. Jika penghasilan istri dianggap tidak final dan digabung dengan penghasilan suami karena bukti potong ada dua, maka akan terjadi kurang bayar karena perbedaan lapis penghasilan. Ada cara mudah membuat bukti potong di e-Bupot. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang. Pajak Penghasilan Final atau yang juga disebut PPh Pasal 4 ayat (2) pada dasarnya merupakan pajak yang. Bukti potong 1721 VII ini untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Meski kewajiban pemotong pajak penghasilan sudah dijelaskan secara umum, namun untuk pajak penghasilan yang satu ini, pemotong memiliki kewajiban khusus. Baca Juga: Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT. Cara melaporkan SPT Tahunan dengan dua bukti potong pajak tidak jauh berbeda dengan wajib pajak yang hanya memiliki satu bukti potong pajak. 1. 000. Bukti potong ini berupa lembaran 1721 A1 untuk wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta, dan lembaran 1721 A2 untuk wajib pajak yang menjabat sebagai. JENIS PAJAK : (PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23). Pengguna. gaji/pensiun atau tht/jht lembar ke-1 : untuk penerima penghasilan lembar ke-2 : untuk pemotong bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala a. Undang-Undang No. Jadi, ketika seseorang memperoleh gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, yang. 1. b. Artinya, untuk pegawai tetap, bukti potong berupa 1721 A1/A2 tetap harus diterbitkan meskipun penghasilannya dalam satu tahun pajak tidak melebihi PTKP karena di Pasal 23 ayat (1) tersebut disebutkan, “atas penghasilan yang diterima”. Wajib pajak dapat mengunduh bukti potong SPT 1721 A2 Pensiun. Berkas. BERDASARKAN Pasal 20 ayat 1 UU Pajak Penghasilan (PPh), pelunasan PPh terutang dilakukan melalui pembayaran secara mandiri oleh wajib pajak. Klik Bukti Pemotongan di kanal paling atas. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan PPh adalah dokumen€berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan€sebagai bukti atas pemotongan Peraturan Menteri Keuangan, 12/PMK. Sutami No. Sebagian dari Anda mungkin sangat akrab karena setiap bulan mendapatkan bukti pemotongan PPh pasal 21 sekaligus dengan slip gaji dari kantor Anda. Pasal 28, yaitu Pajak Lebih Bayar (Angsuran PPh Pasal 25 setahun >. 03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;. Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas: Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank; Jangan lupa untuk tanda status aktif pada Wajib Pajak yang dipilih sebelum melakukan penyimpanan. Jenis-jenis pajak penghasilan yang menjadi kewajiban perpajakan WP UI untuk sumber dana Non DIPA meliputi: - PPh Pasal 21/26 - PPh Pasal 23/26 - PPh Pasal 4 ayat (2). Isi daftar pemotongan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Berita Nasional Daerah Internasional Infografis Foto Video Kamis, 28 September 2023 | 13:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG. Jika sebelumnya bukti potong pajak penghasilan dibuat secara manual, saat ini sudah ada bukti potong PPh 21 elektronik. Masukkan NPWP dan kata sandi, lalu masukkan kode keamanan/CAPTCHA, dan klik “Login”. Jenis-jenis tersebut adalah: Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final)/Pasal 26 (Formulir 1721-VI). Untuk wajib pajak karyawan, mereka akan menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan jenis formulir 1721-A1 bagi karyawan swasta. Perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan. Masih berlaku. Jika penghasilan Saudara sudah melebihi batasan PTKP maka Saudara wajib menyampaikan penghasilan Saudara di SPT PPh Orang Pribadi dengan melampirkan bukti potong 1721-A1 sebagai. Kemudian, wajib pajak akan diarahkan ke dalam fitur layanan E-SPT Pensiun. Pemotong Pajak wajib: Penyetoran menggunakan SSP dengan: Menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp 100. Tetap Menerbitkan Bukti Potong Karyawan Di Bawah PTKP. Berikut ini bukti potong yang diperoleh dari beberapa jenis pemotongan pajak, di antaranya: Bupot PPh Pasal 21: Pemotongan ini dilakukan pemberi kerja kepada karyawan maupun non karyawan.